Mafia Hutan Dibeking Politikus

Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa mengatakan, mafia kasus kejahatan kehutanan, khususnya pembalakan liar, didukung oleh oknum politisi dan aparat penegak hukum.

"Pembiaran disebabkan salah satunya oleh praktik `backing` (dukungan) kekuasaan dan oknum aparat penegak hukum. Dukungan oknum politisi dan atau aparat penegak hukum telah memasuki wilayah mafia hukum," kata Mas Achmad saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar tentang kejahatan kehutanan di Jakarta, Selasa (29/06).

Mas Achmad menjelaskan, dukungan oknum politisi dan penegak hukum itu bertujuan untuk menghambat proses hukum terhadap kasus-kasus pembalakan liar. Dukungan oknum politisi dan penegak hukum diduga bisa melindungi aktor intelektual pembalakan liar.

Rumah-Vila di Hutan Lindung Milik Para Jenderal Purnawirawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus mirip kepemilikan tanah Taman Nasional Gunung Halimun Bogor masih marak terjadi. Di daerah Sulawesi Tenggara, Kementerian Kehutanan (Kemhut) menemukan ratusan rumah maupun villa dibangun di atas tanah hutan lindung. Parahnya, ketika aparat akan menindak para pemilik rumah, mereka bisa menunjukkan sertifikat hak milik atas lahan tersebut.

Belajar dari kasus-kasus semacam itu, Kemhut menegaskan akan terus menyusuri kemungkinan kejadian serupa di banyak daerah. "Polisi hutan akan terus bergerak untuk mencari kasus serupa," ujar M. Awriya Ibrahim Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan, Selasa (29/6/2010).

Nenek Tewas Diamuk Babi Hutan

Lebak (ANTARA News) - Seorang nenek warga Cilebang, Desa Sukajaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, tewas akibat diserang babi hutan yang masuk ke perkampungan di wilayah tersebut.

"Korban yang tewas itu bernama Sarni (60) setelah diserang babi hutan yang mengamuk hingga melukai bagian mata, kaki dan pinggang," kata Kapolres Lebak Ajun Komisaris Besar Polisi Widoni Fedri saat dihubungi, Selasa malam.

Aktivis: Tinjau Kembali Alih Fungsi Hutan Gorontalo

TEMPO Interaktif, Gorontalo - Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Komunitas Untuk Bumi meminta alih fungsi hutan di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) ditinjau kembali.

Amsurya Warman Amsa, salah seorang pegiat di Komunitas mengatakan alih fungsi hutan seluas 14 ribu hektare menjadi hutan produksi hanya akan menghancurkan ekosistem yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

Wali Kota Temukan Hutan Lindung Bersertifikat

Pagaralam, Sumsel (ANTARA) - Wali Kota Pagaralam, Sumatra Selatan, Djazuli Kuris, menemukan puluhan hektare hutan lindung di lereng Gunung Dempo Kampung IV, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagaralam Utara sudah memiliki sertifikat.

Temuan itu, menurut informasi dari Pemkot di Pagaralam, Senin, terungkap saat Wali Kota Djazuli Kuris melakukan peninjauan langsung ke lokasi hutan lindung itu pada Sabtu (5/6) di Kampung IV Afdeling III Gunung Dempo.

Hutan Lindung Tetap Tak Terlindungi

GORONTALO  — Penjarahan kayu dalam jumlah besar di kawasan hutan lindung Gunung Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, masih terus terjadi.
    
"Dari hasil temuan Generasi Muda Pecinta Alam (GMPA) Mutiara Gorontalo, belum lama ini, puluhan meter kubik kayu dari beraneka jenis pohon di kawasan hutan tersebut habis ditebang hanya dalam waktu satu minggu," kata Ketua GMPA Dirman Ali, Senin (7/6/2010).