Alih Fungsi Hutan di Tanah Air Dihentikan

Bengkulu (ANTARA) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan alih fungsi kawasan hutan di tanah air mulai tahun ini dihentikan hingga 2012.

Penghentian alih fungsi kawasan hutan itu terjadi pada semua tanaman komuditi termasuk kelapa sawit, dalam rangka mengamankan kawasan hutan yang saat ini sudah sangat kritis, katanya di Bengkulu, Minggu.

"Kawasan hutan kita perlu ditata ulang dan dihijaukan bagi yang sudah terlanjur rusak, sehingga akan mendukung resapan karbon (CO2) yang sangat dibutuhkan semua mahluk hidup," katanya.

Banyak sekali usulan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan dari status lindung ke hutan produksi dan lainnya, namun semua itu untuk sementara dihentikan.

Provinsi Bengkulu saja sudah mengusulkan ratusa ribu hektare untuk dapat dialihfungsikan, belum termasuk beberapa daerah lain. Namun semua itu tidak akan diproses, mengingat kerusakan kawasan hutan di tanah air sudah makin bertambah, kata menteri.

Bagi kawasan hutan yang terlanjur rusak akan dihijaukan kembali dengan tamaman kayu sesuai keunggulan masing-masing daerah, seperti di Bengkulu bisa dikembangkan kayu bawang, bambang lanang dan lainnya.

Pemerintah memprogramkan penghijauan pada lahan seluas 500 ribu hektare dengan dana APBN antara Rp2,5-Rp3 triliun, namun untuk tahun 2010 akan dialokasi dana Rp675 miliar guna membiayai pengadaan 50 juta bibit tanaman.

"Pemerintah akan melakukan pengadaan sebanyak satu triliun bibit tanaman, termasuk jenis kayu trembesi. Dari jumlah itu, 500 juta bibit dibiayai APBN dan sisanya dari dana APBD," ujarnya.

Pengembangan pengelolaan kawasan hutan ke depan lebih diprioritaskan pada pola hutan kemasyarakatan (HKM) dengan melibatkan sekitar 100 ribu kelompok masyarakat.

Selain itu, katanya, juga menggalakkan pola hutan desa yang langsung ditangani desa di sekitar kawasan hutan, di mana masyarakatnya akan diberikan kewenangan penuh dalam mengelola kawasan hutan tersebut.

Related Posts by Categories