Selamat Datang di http://gondrezt.blogspot.com "Bersama Menghadapi Kejahatan Hutan dan Iklim" lakukan hal secara nyata dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggalmu.

Gubernur Wajib Data Hutan

Kolam Bekas Tambang Batu Bara Tanpa Reklamasi Menyebar

Batu Licin, Kompas - Semua gubernur wajib menginventarisasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dan langkah penegakan hukum yang telah diambil. Kementerian Kehutanan akan menjadwalkan pemaparan hasil inventarisasi tersebut pada akhir April di Jakarta.

Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (2/4).

Menhut didampingi Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto. Menhut sudah mengirim surat Nomor S 95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 ke semua gubernur.

Surat yang juga ditembuskan ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, dan Menteri Lingkungan Hidup tersebut terdiri dari dua poin utama.


Satu lokasi pertambangan batu bara di kawasan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menjadi kolam raksasa akibat tidak direklamasi setelah dieksploitasi. Foto diambil dalam peninjauan udara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan menggunakan helikopter di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4)

Pertama, tiga dasar hukum inventarisasi, yakni UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat 2 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bahwa perlindungan hutan lindung dan hutan produksi menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah.

Kedua, gubernur harus memerintahkan kepala dinas provinsi dan kabupaten yang membidangi kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendata penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan.

Menhut juga meminta gubernur melaporkan langkah-langkah penegakan hukum selama ini. Gubernur dapat melaporkan hasil inventarisasi menggunakan formulir lampiran surat melalui Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori dengan tembusan kepada Ketua KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Menteri LH.

”Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah wajib menginventarisasi dan mengekspos penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan. Kalau tidak, (areal investasi yang melanggar regulasi kehutanan) akan di-police line,” kata Zulkifli.

Investor diminta urus izin

Menhut menegaskan, pemerintah meminta investor yang telanjur masuk kawasan hutan tanpa izin segera mengurus perizinan kehutanan. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung investor yang taat asas.

Hadi Daryanto menambahkan, Menhut telah menerbitkan izin penggunaan hutan untuk tambang seluas 1,4 juta hektar dan melepaskan hutan produksi untuk perkebunan seluas 7,3 juta hektar.

Ditjen BPK sudah menyelesaikan pemetaan dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi secara ilegal.

Di Jakarta, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi meragukan efektivitas surat tersebut karena para gubernur juga tidak memiliki data yang diminta Menhut.

Pemerintah daerah justru tidak memiliki data pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan ilegal dengan baik.

Menurut Elfian, surat ini baru efektif jika Menhut membentuk tim khusus identifikasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal. ”Tim ini juga harus turun ke titik masalah utama di lapangan dan memproses pelanggaran hukumnya,” ujar Elfian.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan, Indonesia akan mengurangi emisi karbon sebanyak 26 persen atas usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan pihak lain. Sektor kehutanan mendapat target pengurangan emisi karbon 14 persen.

Hal itu yang mendorong Menhut bekerja keras mengurangi laju penggundulan hutan, reboisasi, reklamasi lahan bekas tambang, dan rehabilitasi hutan lewat program hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman industri, dan penanaman 1 miliar pohon.

Sementara saat terbang dengan helikopter dari Kabupaten Tanah Bumbu ke Kabupaten Tanah Laut, Zulkifli dan Hadi menyaksikan ratusan kolam bekas tambang batu bara di kawasan hutan produksi. Hampir semua kolam ditelantarkan tanpa ada upaya reklamasi.

Kalimantan Selatan memiliki 400-578 kuasa pertambangan (KP). Menurut data Kementerian Kehutanan, ada 37 KP di Tanah Bumbu seluas 152.000 hektar di kawasan hutan produksi dan hanya 4 KP (15.600 hektar) yang berizin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut.

Sementara di Tanah Laut terdapat 74 KP seluas 60.691 hektar dan hanya 4 KP berizin resmi (12.700 hektar).

”Kami akan segera menegur tambang (legal) yang tidak mereklamasi areal. Mereka yang tidak patuh akan segera ditutup,” kata Zulkifli. (ham)

Source : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/03/04161555/Gubernur.Wajib.Data.Hutan

Related Posts by Categories



0 comments:

Belajar berbagi untuk sesama dan jangan lupa komentarnya...