Selamat Datang di http://gondrezt.blogspot.com "Bersama Menghadapi Kejahatan Hutan dan Iklim" lakukan hal secara nyata dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggalmu.

KPK Diminta Usut Mafia Hutan

JAKARTA-MI: Koalisi beberapa LSM dengan nama Koalisi Anti Mafia Kehutanan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut mafia kehutanan dan kasus-kasus korupsi di kehutanan.

"Kami meminta KPK menjadikan kasus-kasus korupsi kehutanan sebagai salah satu prioritas penting," kata Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Walhi M Teguh Surya mewakili Koalisi Anti Mafia Kehutanan di Jakarta, Jumat (5/2).

Mereka juga meminta KPK untuk membentuk satu satuan tugas khusus yang fokus menyidik kasus-kasus perusakan hutan. KPK juga diminta menindaklanjuti sembilan kasus besar di bidang kehutanan dengan estimasi kerugian negara Rp6,66 triliun.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, koalisi meminta kepada KPK untuk segera menahan tiga tersangka kasus kehutanan di Riau. "Koalisi meminta tiga tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus di Riau untuk segera ditahan," kata Teguh.

Dua orang berinisial AR dan ST yang merupakan mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau serta BH, mantan Bupati Kampar. Koalisi meminta kepada KPK, setelah menilai Penyidik PNS Kementerian Kehutanan, polisi, PPATK dan kejaksaan gagal menangkap para dalang terorganisir (masterminds) perusakan hutan Indonesia.

"Pembalakan liar dikendalikan para penjahat kelas kakap dan antarnegara (transnational crime). Perusakan yang lebih parah terjadi oleh konversi hutan secara ilegal yang digerakkan oleh para investor nakal dengan dibantu para pejabat. Konversi ini dilakukan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan dan pertambangan," kata Teguh.

Dari laporan Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalteng 2009, konversi hutan di Kalimantan Tengah seluas 7,8 juta hektare hutan telah berubah menjadi kebun sawit, areal tambang, dan bentang alam lainnya yang bukan hutan di provinsi ini. Seluruh bupati terdata memfasilitasi perusakan hutan oleh perusahaan-perusahaan perusak hutan dengan menerbitkan ijin usaha perkebunan dan atau kuasa pertambangan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan menyebutkan dalam 6 tahun terakhir, seluas 5,8 juta hektare hutan Papua rusak (www.bpkhpapua.org). Diperkirakan hutan Papua akan habis pada 2020. (Ant/OL-06)

Source : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/05/121347/18/1/KPK-Diminta-Usut-Mafia-Hutan

Related Posts by Categories



2 comments:

Nova Imoet said...

ayo KPK usut tuntas kasus korupsi di negera in....

Ngeposting ni yee said...

capek banget ni pastinya kPk, semuanya musti di usrusin sama dya,,

Belajar berbagi untuk sesama dan jangan lupa komentarnya...