Selamat Datang di http://gondrezt.blogspot.com "Bersama Menghadapi Kejahatan Hutan dan Iklim" lakukan hal secara nyata dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggalmu.

Pelepasan Hutan di Sumut Akan Segera Distop

Medan, Kompas - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan tak boleh lagi ada pembukaan perkebunan yang melepaskan kawasan hutan. Kawasan hutan yang kritis bahkan tak dapat dilepaskan menjadi areal penggunaan lain, seperti untuk perkebunan dan pertanian.


Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut JB Siringoringo, meski secara de jure luas wilayah hutan di provinsi ini mencapai 3,7 juta hektar, kenyataan di lapangan jauh lebih sedikit. ”De facto-nya luas kawasan hutan Sumut hanya sekitar 3 juta hektar. Meski itu masih seperti ketentuan undang-undang, sudah banyak kawasan hutan yang kritis dan memerlukan rehabilitasi,” ujar Siringoringo di Medan, Senin (18/1).

Siringoringo mengungkapkan, minimal 30 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumut harus berupa kawasan hutan. ”Itu ketentuan undang-undang dan saat ini memang kawasan hutan di Sumut masih sekitar 40 persen dari total luas wilayah provinsi ini,” katanya.

Dia mengakui, ancaman perubahan kawasan hutan masih terus terjadi sehingga Pemprov Sumut secara tegas melarang pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain. ”Makanya target kami, begitu penunjukan kawasan hutan di Sumut sudah diresmikan, kami akan segera menetapkan tapal batas kawasan,” ujar Siringoringo.

Kawasan hutan

Saat ini Pemprov Sumut bersama kabupaten yang memiliki kawasan hutan mengusulkan revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumut. Revisi ini tengah dipelajari tim teknis lintas departemen. Dalam waktu dua bulan ke depan, tim teknis akan merevisi perubahan luas kawasan hutan di Sumut. Usulan revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, antara lain, dilatarbelakangi oleh perubahan kawasan hutan menjadi permukiman, pusat pemerintahan, dan wilayah pertanian warga.

Menurut Siringoringo, pembuatan tapal batas kawasan hutan di Sumut membutuhkan biaya sangat besar. Namun, Pemprov Sumut berharap Kementerian Kehutanan mengalokasikan setengah dari biaya pembuatan tapal batas ini. Pembuatan tapal batas juga membutuhkan waktu paling cepat 1,5 tahun.

”Kalau lihat kebutuhannya, bisa mencapai Rp 500 miliar. Kan setiap 100 meter kawasan akan kami buat patok. Biaya ini kalau bisa ditanggung setengah-setengah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah pun biayanya dibagi dua antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten yang bersangkutan,” ujarnya.

Peraturan daerah

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengungkapkan, rencana peraturan daerah tentang tata ruang dan wilayah Provinsi Sumut memang masih belum selesai. Rencana peraturan daerah masih menunggu usulan revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan. ”Jadi, memang secara teknis masih belum ada data yang bisa jadi pegangan berapa luas perkebunan yang ideal,” katanya.

Namun, senada dengan Siringoringo, Gatot memastikan penambahan kawasan perkebunan harus direm. Menurut dia, tak mungkin semua kawasan di Sumut bisa dibuka untuk perkebunan kelapa sawit mengingat sifat tanaman sawit menyerap air cukup banyak. (BIL)

Source : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/0348259/pelepasan.hutan.di.sumut.akan.segera.distop

Related Posts by Categories



0 comments:

Belajar berbagi untuk sesama dan jangan lupa komentarnya...