Selamat Datang di http://gondrezt.blogspot.com "Bersama Menghadapi Kejahatan Hutan dan Iklim" lakukan hal secara nyata dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggalmu.

Inpres Tim Penyelamatan Hutan Akan Diterbitkan

Jakarta - Departemen Kehutanan (Dephut) berencana menerbitkan inpres pada 2010 untuk menjadi landasan bagi kerja Tim Penyelamatan Hutan dalam kerangka pemberantasan illegal logging dan penyelundupan satwa liar.

Dalam inpres tersebut, Dephut akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan operasi bersama, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Demikian dikatakan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Dephut Darori, akhir pekan lalu. Darori menjelaskan, inpres ini akan berfungsi seperti pemberantasan illegal logging yang sudah bekerja sejak beberapa tahun lalu.

Tim bekerja tidak hanya fokus pada illegal logging, tetapi juga pada perambahan kawasan, perusakan hutan dan satwa liar yang dilindungi. Tim Penyelamatan Hutan, lanjutnya, akan melibatkan KPK untuk memaksimalkan upaya pemberantasan kayu, perambahan kawasan, dan satwa ilegal. 

Ia mencontohkan Tim Penyelamatan Hutan sudah turun ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain bekerja dengan tim, kata Darori, Menteri Kehutan-an (Menhut) juga berencana mengajak elemen dan organisasi kemasyarakatan untuk terlibat dalam penyelamatan hutan.

“Ini penting karena kita dihadapkan pada tantangan yang berat akibat 58 jenis tumbuhan dan beberapa satwa sudah punah karena deforestasi, degradasi, dan illegal logging. Karena itu, upaya penyelamatan hutan perlu sinergi antarinstansi dan kesadaran masyarakat,” tandasnya.

Darori menjelaskan, pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait penanganan penebangan liar (illegal logging).

Dalam inpres tersebut, Presiden meminta 18 instansi melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Inpres No 4/2005 itu disebutkan, jajaran Menko Pol-hukam, Departemen Kehutan-an, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, De-partemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ke-menterian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, gubernur, serta bupati/wali kota diminta melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan menindak tegas serta memberikan sanksi terhadap oknum petugas yang terlibat.

Tekan Kerusakan Hutan

Dengan keluarnya inpres tersebut, maka Inpres No 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putin dinyatakan tidak berlaku.

Inpres tersebut, sambung Darori, dikeluarkan sebagai bagian dari keinginan pemerintah untuk menekan laju angka kerusakan hutan yang mencapai 2,8 juta hektare per tahun.

Kerugian negara yang timbul akibat tidak adanya setoran dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya alam (PSDA) mencapai lebih dari Rp 30 triliun per tahun. Melalui inpres ini, pemerintah berhasil menekan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal dari 9.600 kasus pada akhir 2004 menjadi sekitar 160 kasus pada akhir 2008.

“Kegiatan pemberantasan illegal logging berdasarkan inpres tersebut juga mampu menyelamatkan kerugian negara lebih dari Rp 25 triliun per tahun,” ungkapnya.(effatha tamburian)

Source : http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/inpres-tim-penyelamatan-hutan-akan-diterbitkan/

Related Posts by Categories



0 comments:

Belajar berbagi untuk sesama dan jangan lupa komentarnya...