Selamat Datang di http://gondrezt.blogspot.com "Bersama Menghadapi Kejahatan Hutan dan Iklim" lakukan hal secara nyata dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggalmu.

Pengalihan Lahan PT AGT Ancam Warga

MANDAILING NATAL(SI) – DPRD Mandailing Natal (Madina) menolak pengalihan lahan eks PT Aek Gadis Timber (AGT) di kawasan Pantai Barat ke perusahaan kelapa sawit karena mengancam kehidupan warga Kecamatan Muara Batang Gadis.

Anggota DPRD Madina Ali Hanafiah menyatakan,hal ini perlu ditegaskan karena sebuah perusahaan kelapa sawit di Pantai Barat berencana menjadikan kawasan eks hutan produksi terbatas (HPT) PT AGT itu menjadi hutan tanaman industri (HTI) atau lahan perkebunan baru. Luas lahan itu sekitar 40.000 hektare (ha). Rencana ini berbahaya bagi warga karena lahan itu masuk dalam kawasan hutan. Jika hutan di Pantai Barat masih terus dirambah dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan,warga sekitar terancam menjadi korban banjir bandang lagi,seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. ”Maka itu, kami menolak rencana pengalihan izin lahan itu.
Kalau pemerintah memberikan izin pengambilalihan lahan tersebut, berarti pemerintah secara tidak langsung akan menenggelamkan warga di Pantai Barat,khususnya di Kecamatan Muara Batang Gadis,” ungkapnya kepada harian Seputar Indonesia kemarin. Menurut dia, pemerintah harus selektif dalam memberikan izin pembukaan lahan atau pengambilalihan lahan yang masuk dalam kawasan hutan. Sebab, hal ini menyangkut keberlangsungan warga dan lingkungan sekitar.

Pemerintah harus belajar dari pengalaman banjir bandang yang melanda lima desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina, yang disebabkan kerusakan hutan di wilayah Pantai Barat.Pasalnya, di kawasan itu banyak perusahaan yang beroperasi dan selama ini telah merusak kawasan hutan. ”Aksi-aksi pembukaan lahan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Madina sudah membuat warga sengsara. Jadi kalau ada rencana salah satu perusahaan untuk mengambil alih bekas lahan PT Aek Gadis Timber itu, DPRD akan menolak dengan tegas,”pungkasnya.

Sependapat dengan Ali Hanafiah, anggota DPR RI Amrun Daulay meminta kepada pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan (Dephut),agar tidak sembarangan memberikan izin pembukaan lahan atau pengambilalihan lahan kawasan hutan. Sebab, ini membahayakan warga yang hidup di sekitar kawasan hutan itu. ”Kami meminta kepada Menteri Kehutanan RI tidak asal mengeluarkan izin,baik itu untuk izin pembukaan lahan maupun pengambilalihan lahan di kawasan hutan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan,”tuturnya.

Bahkan, khusus untuk di Kecamatan Muara Batang Gadis, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I dan II harus tegas dan mengharamkan setiap perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan tersebut untuk sementara waktu. Sebab, banjir bandang yang terjadi di lima desa, di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina,itu tidak terlepas dari maraknya pembukaan lahan di kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang masih beroperasi di Madina.

”Secara tidak langsung, saya harus mengakui bahwa banjir bandang tersebut merupakan ulah oknum- oknum yang membuka usaha dengan membuka lahan di kawasan desa yang terkena musibah itu. Kami berharap kepada pemerintah agar tidak terlalu mudah memberikan izin pembukaan lahan hutan. Apabila hutan terus dibuka,kawasan Pantai Barat akan terbenam,” paparnya. Sementara itu, Bupati Madina Amru Daulay menyatakan bahwa untuk sementara waktu pemerintah daerah tidak akan memberikan izin usaha pembukaan hutan bagi perusahaan di kawasan yang terkena musibah.

”Untuk sementara tidak akan ada izin pembukaan hutan di kawasan Kecamatan Muara Batang Gadis, khususnya daerah yang terkena banjir bandang dalam bentuk apa pun,”tandasnya. (zia ul haq)

Source : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/274541/

Related Posts by Categories



0 comments:

Belajar berbagi untuk sesama dan jangan lupa komentarnya...